POLEMIK PIDANA MATI

10/23/2008 at 9:42 am 6 komentar

Oleh : Fajar Romy Gumilar

Terdapat dua kubu yang muncul dalam penerapan pidana mati di Indonesia. Yang pertama adalah kubu yang kontra diterapkannya pidana mati dalam hukum di Indonesia, dengan berbagai alasan yang kebanyakan dikaitkan dengan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yaitu hak untuk hidup. Dengan dasar UUD 1945 pasal 28A yang menyatakan “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” dan perjanjian-perjanjian luar negeri, seperti International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR) yang mengatur hak untuk hidup (right to life), yang menyatakan dalam pasal 6 ayat1 “setiap manusia berhak atas hak untuk hidup dan mendapat hak perlindungan hukum dan tiada yang dapat mencabut hak itu”.

Kubu yang kedua yang pro terhadap pidana mati adalah hukum positif di Indonesia sendiri. Masih banyak peraturan perundang-undangan di Indonesia yang masih menerapkan pidana mati di dalam ketentuan-ketentuannya. Hal ini di pertegas dengan pernyataan dalam penjelasan pasal 9 (1) UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang pada intinya membatasi hak untuk hidup dalam dua hal, yaitu tindakan aborsi demi kepentingan hidup ibunya dan berdasarkan putusan pengadilan dalam kasus pidana mati. Tampaknya mustahil jika kita menentang pidana mati sementara peraturan perundang-undangan kita termasuk yang lahir pada era reformasi masih mencantumkan ancaman pidana tersebut.

saya lebih kepada pro yang bersyarat. maksudnya, saya setuju adanya hukuman mati untuk mendukung penegakan hukum dan menimbulkan efek jera, namun dengan beberapa persyaratan. 1) hukuman mati harus dilakukan dengan cara yang dapat meringankan penderitaan terdakwa dan manusiawi, tidak menimbulkan kesengsaraan. di Indonesia hukuman mati dilakukan dengan cara tembak yg saya pikir tepat asal langsung mematikan organ vital. 2) hukuman mati baru boleh dilaksanakan jika semua upaya hukum penyidikan, dan pembuktian secara berkala hingga PK dan grasi dilakukan terdakwa. 3) sebaiknya hukuman mati dilakukan setelah terpidana menjalani hukuman penjara > 20 tahun agar suatu saat kasusnya dapat dibuka kembali dan dapat meringankan terpidana.

 

 

Entry filed under: Uncategorized. Tags: .

PENAL STUDY CLUB, PELOPOR PERUBAHAN Membedah sisi Gelap tarifisasi Bakal Calon Legislatif

6 Komentar Add your own

  • 1. tea_lemot  |  10/24/2008 pukul 7:29 am

    sape nih yg pny ide …..??
    keyen abz,

    ky’y ada yg kurang deh..
    kok gak ada dep.penggosipan na..???
    hohohoho

  • 2. penalstudyclub  |  10/24/2008 pukul 9:11 am

    yang punya ide..???
    ya tetep yang paling gaul donk….
    mas koord. penerbitan…
    hahahhahaha…
    (PeDe..!!)
    makanya buat temen2 rajin2 buat artikel yach…..
    nanti langsung dimuat disini ama di buletin kita yang paling gaul juga donk…..KUHP….
    hahahahaa…

  • 3. tea_lemot  |  10/24/2008 pukul 9:53 am

    heh……….???
    owg…
    saud toh……………….

    ehem,
    tea lum puny ide bt bikin artikel,
    pa lg ttg pidana.
    ai… cucah…!!

    btw, udah dpt kelompok perbandingan hk.pidana lum…?
    wakakakaka…
    ori yah boz,
    tea lupa lo u lum tak catet nama’y.
    maka’y jgn suka ngilang…
    hohohoho

  • 4. sang "Guru"  |  11/26/2008 pukul 1:54 am

    saya senang sekaligus bangga atas kerja kalian… kiprah kalian

  • 5. penalstudyclub  |  12/11/2008 pukul 8:24 am

    itu semua tidak akan berarti apa2 tanpa dukungan dari bapak Ali sendiri..
    semoga ini tetap bisa berlansung, dan tidak bosan2nya Pak Ali memberikan kritik dan saran yang sangat membangun bagi kami..

    Viva Fakultas Hukum..!!!

    admin.

  • 6. iftar Aryaputra  |  10/11/2012 pukul 4:47 am

    Tidak ada cara hukuman mati di manapun, di negara manapun, yang dapat meringankan penderitaan terpidana. Baik itu di tembak, di gantung, di penggal, di suntik mati, di masukkan dalam ruangan yang memiliki gas beracun, atau model-model pelaksanaan pidana mati lainnya. Semuanya tetap menderitakan. Dan apapun bentuknya, pidana mati tetap pidana paling berat. Oleh karena itu, dalam RKUHP, ditegaskan dalam penjatuhan pidana mati, harus disertai unsur kehati hatian.

    Dan nampaknya, perlu dijadikan pertimbangan, beberapa negara lain, arah pemidanaan-nya lebih ke arah untuk meringankan pidana. Andi Hamzah pernah mengatakan, KUHP Indonesia dan KUHP Belanda, pada awalnya tidak memiliki jarak (terkait pemidanaan) yang jauh. Namun saat ini, jaraknya semakin jauh. apabila KUHP Belanda bergerak ke arah kiri (arah yang lebih meringankan pidana), maka KUHP Indonesia bergerak ke kanan (arah yang lebih memberatkan pidana). Perlu diketahui, sejak awal pembentukannya, KUHP Belanda memiliki ancaman pidana yang lebih ringan dari KUHP.
    Sebagai contoh: Pasal penghinaan ringan (315). di Belanda, penghinaan ringan diancam 3 bulan penjara, sedangkan di Indonesia diancam 4 bulan 2 minggu. Lebih ekstrem, dalam RKUHP, penghinaan ringan (psl 540) diancam pidana maksimum 1 th penjara.

    kembali ke masalah pidana mati, mungkin yang dimaksud Mas Romy disini adalah, semisal tembak mati di Indonesia, langsung mengenai jantung, maka “penderitaan” akan cepat berlangsung, karena langsung mati. Pertanyaan menarik adalah, bagaimana kalau regu tembaknya tidak tepat sasaran? hahaha…
    semakin menderitakan bukan?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Arsip

ADMIN

PSC RANK ON ALEXA

Alexa Certified Site Stats for www.penalstudyclub.wordpress.com

Top Clicks

  • Tak ada

%d blogger menyukai ini: